Pekanbaru, 30 September 2025 – Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Supervisi Tim Satgas Anti Mafia Tanah Daerah Provinsi Riau pada Selasa (30/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Brigjen. Pol. Hendra Gunawan. Dalam materinya, ia menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan yang selama ini marak terjadi melalui berbagai modus, mulai dari pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, hingga praktik kolusi dengan aparat.
Kementerian ATR/BPN bersama Polri, Kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya berkomitmen untuk memperkuat sinergi melalui Satgas Pusat dan Satgas Wilayah. Langkah ini dilakukan agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Strategi yang ditempuh meliputi rapat koordinasi, supervisi, hingga penetapan target operasi secara berkesinambungan, sehingga pemberantasan mafia tanah dapat berjalan lebih efektif.
Hingga saat ini, kinerja Satgas Anti Mafia Tanah telah mampu menyelamatkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah melalui penanganan puluhan kasus besar di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Upaya penanganan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga diarahkan untuk mencegah kasus berulang melalui penguatan sistem, peningkatan pengawasan internal, dan koordinasi lintas sektor.
Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan ini di wakili oleh Arco Saputra, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Kehadiran perwakilan Kantah Meranti menjadi bentuk dukungan dalam memperkuat langkah bersama melawan mafia tanah, sekaligus mempertegas komitmen menjaga hak-hak masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Dengan adanya pembinaan dan supervisi ini, diharapkan peran Satgas Anti Mafia Tanah semakin optimal sebagai instrumen penting untuk melindungi masyarakat, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga wibawa negara dalam pengelolaan pertanahan. #IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
