JAKARTA, 8 September 2025 – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Rapat ini dilaksanakan secara luring di Gedung Nusantara DPR RI dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Agenda raker menyoroti dua isu strategis, yakni permasalahan pendaftaran dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), serta Hak Pengelolaan (HPL) yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, serta penetapan nilai zona tanah yang berdampak pada peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dan telah memunculkan protes publik.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga menyampaikan progres pendaftaran tanah dan hak atas tanah secara nasional. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan percepatan layanan pertanahan sebagai bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dari daerah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dat Janwarta Ginting, S.H., M.H., turut hadir mengikuti rapat secara daring dari Aula Kantah Meranti bersama jajaran. Kehadiran perwakilan Kantah daerah diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di lapangan.
Komisi II DPR RI menekankan bahwa forum ini bukan hanya untuk membahas regulasi, tetapi juga mencari solusi yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Melalui raker ini diharapkan lahir kebijakan pertanahan yang mampu menjawab tantangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Agraria dan Tata Ruang.
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
