MERANTI — Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, melakukan koordinasi dengan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, Selasa (16/12/2025). Koordinasi ini membahas berbagai isu strategis pertanahan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan kawasan gambut dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dat Janwarta Ginting, S.H., M.H., menyampaikan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung penyelesaian persoalan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu fokus pembahasan adalah kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang didominasi oleh lahan gambut. Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa lebih dari 80 persen hingga hampir 95 persen wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan gambut. Kondisi tersebut menjadikan Kepulauan Meranti sebagai salah satu wilayah dengan ekosistem gambut terbesar di Indonesia, namun sekaligus memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap degradasi lingkungan dan abrasi.
Dominasi lahan gambut tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bupati Kepulauan Meranti meminta dukungan dan pendampingan Kantor Pertanahan dalam rangka penataan pertanahan, sinkronisasi kebijakan, serta fasilitasi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar program pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan karakteristik wilayah.
Kantor Pertanahan menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor serta penyampaian usulan kepada kementerian terkait sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk melalui penyampaian surat dan proposal, guna mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di wilayahnya.
“Kami berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus membantu dan mendorong agar berbagai permohonan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dalam menghadapi tantangan pengelolaan wilayah gambut, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
